BPJS JP Ceiling 2026: Update Terbaru dan Cara Update di Software HRIS Anda
Regulasi Payroll

BPJS JP Ceiling 2026: Update Terbaru dan Cara Update di Software HRIS Anda

Ceiling BPJS JP 2026 naik jadi Rp 9.559.600 mulai Maret. Cek checklist update + worked example. FirstPayroll update otomatis tanpa input manual.

FPTim Editorial FirstPayroll·2 Juni 2026·11 menit baca
bpjs jp ceiling 2026batas atas bpjs pensiunupdate bpjs jpiuran jp 2026batas upah jp bpjs

FirstPayroll

Payroll & HRIS yang dipercaya akuntan Anda.

PPh 21 TER, BPJS, THR, dan slip gaji otomatis — dengan native integration ke sistem akuntansi. Gratis selamanya untuk 5 karyawan pertama.

Rp 9.559.600

batas atas upah untuk perhitungan iuran BPJS Jaminan Pensiun 2026 — naik dari Rp 8.939.700 di 2025

Sumber: SE BPJS Ketenagakerjaan B/1226/02/2026 (2026)

Setiap Maret, BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran baru yang menggeser ceiling iuran JP. Perusahaan yang tidak update angka ini di sistem payroll mereka akan terus memotong gaji karyawan bergaji tinggi berdasarkan batas lama — dan selisihnya, meski kecil per orang, bisa menjadi temuan audit yang merepotkan.

Jawaban Singkat

BPJS JP Ceiling 2026: Update Terbaru dan Cara Update di Software HRIS Anda

BPJS JP ceiling 2026 adalah Rp 9.559.600 per bulan, berlaku mulai 1 Maret 2026 berdasarkan SE BPJS Ketenagakerjaan B/1226/02/2026. Iuran JP dihitung dari upah aktual karyawan, tetapi jika upah melebihi ceiling ini, dasar perhitungan dikunci di angka Rp 9.559.600. Iuran total 3% (2% perusahaan + 1% karyawan) dihitung dari angka tersebut, bukan dari gaji penuh. FirstPayroll memperbarui parameter ceiling ini secara otomatis setiap tahun sehingga HR tidak perlu input manual.


Apa Itu BPJS JP Ceiling dan Mengapa Berubah Setiap Tahun?

Jaminan Pensiun (JP) adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam PP 45/2015. Salah satu ketentuan kunci di pasal 30 PP tersebut adalah bahwa upah yang dijadikan dasar perhitungan iuran JP dibatasi oleh batas atas (ceiling) yang ditetapkan pemerintah — dan angka ini disesuaikan setiap tahun mengikuti pertumbuhan upah rata-rata nasional.

Mekanismenya sederhana: BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran setiap awal tahun (biasanya Februari–Maret) yang menetapkan angka ceiling baru. Perusahaan wajib menggunakan angka baru ini mulai bulan berlakunya surat edaran tersebut.

Mengapa ini penting? Karena dua skenario kesalahan sama-sama merugikan:

  1. Tidak update → over-deduct karyawan. Jika ceiling lama (Rp 8.939.700) masih dipakai padahal ceiling baru sudah Rp 9.559.600, karyawan bergaji di antara dua angka itu justru dipotong lebih dari seharusnya — karena ceiling lama lebih rendah dari upah aktual mereka, sementara ceiling baru masih di atas upah aktual mereka. Ini bisa terjadi sebaliknya tergantung posisi gaji karyawan.
  2. Salah arah update → under-remit ke BPJS. Jika perusahaan salah input angka, iuran yang disetorkan ke BPJS bisa kurang dari kewajiban — dan ini adalah temuan yang paling sering muncul dalam pemeriksaan BPJS.

So what? Untuk HR Manager yang mengelola 30–150 karyawan, kesalahan ceiling JP yang tidak terdeteksi selama 3–4 bulan bisa menghasilkan selisih kumulatif yang harus dikoreksi retroaktif — lengkap dengan potensi denda keterlambatan sesuai PP 45/2015 pasal 43.


Rincian Angka BPJS JP Ceiling 2026 vs Tahun Sebelumnya

Kenaikan dari 2025 ke 2026 adalah Rp 619.900 atau sekitar 6,9% — lebih tinggi dari kenaikan tahun sebelumnya yang hanya ~2,7%. Ini konsisten dengan tren kenaikan UMP 2026 yang rata-rata di atas 6% secara nasional.

So what? Untuk karyawan yang gajinya tepat berada di kisaran Rp 8,9 juta–Rp 9,5 juta, perubahan ceiling ini langsung berdampak pada besaran potongan JP mereka. HR perlu memastikan bahwa slip gaji Maret 2026 sudah mencerminkan angka baru — bukan angka 2025.

Catatan penting: Batas atas JP berbeda dengan batas atas JHT. Batas atas JHT tidak dibatasi (dihitung dari upah penuh), sedangkan JP punya ceiling yang diperbarui setiap tahun. Jangan sampai keduanya tertukar saat konfigurasi HRIS.

Cara Hitung Iuran JP 2026: Worked Example dengan Angka Nyata

Berdasarkan PP 45/2015, iuran JP terdiri dari:

  • Iuran perusahaan: 2% dari upah
  • Iuran karyawan: 1% dari upah
  • Total: 3% dari upah, dengan upah maksimal = ceiling berlaku

Contoh 1 — Karyawan bergaji di bawah ceiling:

Budi, staf administrasi di PT Karya Nusantara, Surabaya, gaji pokok + tunjangan tetap = Rp 6.500.000

Karena Rp 6.500.000 < Rp 9.559.600, dasar perhitungan = Rp 6.500.000.

KomponenPerhitunganNominal
Iuran JP Perusahaan (2%)2% × Rp 6.500.000Rp 130.000
Iuran JP Karyawan (1%)1% × Rp 6.500.000Rp 65.000
Total Iuran JPRp 195.000

Contoh 2 — Karyawan bergaji di atas ceiling:

Sari, manajer operasional di perusahaan yang sama, gaji pokok + tunjangan tetap = Rp 15.000.000

Karena Rp 15.000.000 > Rp 9.559.600, dasar perhitungan dikunci di Rp 9.559.600.

KomponenPerhitunganNominal
Iuran JP Perusahaan (2%)2% × Rp 9.559.600Rp 191.192
Iuran JP Karyawan (1%)1% × Rp 9.559.600Rp 95.596
Total Iuran JPRp 286.788

Perbandingan jika masih pakai ceiling 2025 (Rp 8.939.700) untuk Sari:

Ceiling 2025 (salah)Ceiling 2026 (benar)Selisih
Potongan karyawanRp 89.397Rp 95.596Rp 6.199/bulan
Kontribusi perusahaanRp 178.794Rp 191.192Rp 12.398/bulan

Untuk perusahaan dengan 20 karyawan bergaji di atas ceiling, selisih kontribusi perusahaan yang under-remit bisa mencapai Rp 247.960 per bulan — atau hampir Rp 3 juta per tahun yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan BPJS.

Studi Kasus

PT Karya Maju Bersama, Bekasi (67 karyawan, distribusi FMCG)

Tantangan: Setiap Maret, admin payroll harus update ceiling JP secara manual di spreadsheet. Maret 2025, update terlambat 6 minggu karena admin sedang cuti — 12 karyawan bergaji di atas ceiling terpotong dengan angka lama selama 1,5 bulan.

Solusi: Migrasi ke HRIS dengan parameter regulasi otomatis. Ceiling JP, ceiling JKK, dan UMP diupdate langsung dari sistem tanpa input manual.

↑ Hasil: Nol keterlambatan update regulasi sejak migrasi. Selisih Rp 4,2 juta dari periode salah potong dikembalikan ke karyawan di bulan berikutnya.


Checklist HR: Yang Wajib Dilakukan Setiap Maret untuk Update BPJS JP

Menurut survei Kemenaker 2023, 1 dari 4 perusahaan UKM melakukan kesalahan perhitungan iuran BPJS setidaknya sekali dalam setahun — dan mayoritas kesalahan terjadi di bulan-bulan pergantian parameter regulasi (Maret untuk JP, Januari untuk UMP).

Berikut checklist yang bisa langsung digunakan tim HR:

Minggu pertama Maret (sebelum payroll run):

  • Cek apakah SE BPJS Ketenagakerjaan terbaru sudah terbit (biasanya akhir Februari)
  • Catat angka ceiling baru dan tanggal berlakunya
  • Update parameter ceiling JP di sistem HRIS atau spreadsheet payroll
  • Verifikasi bahwa perubahan sudah tersimpan dengan benar (test dengan 1 karyawan bergaji di atas ceiling)

Saat payroll run Maret:

  • Bandingkan total iuran JP bulan ini vs bulan lalu — harus ada kenaikan untuk karyawan bergaji di atas ceiling lama
  • Cek slip gaji 3 sampel karyawan: 1 bergaji di bawah ceiling, 1 tepat di kisaran ceiling, 1 jauh di atas ceiling
  • Pastikan angka yang disetorkan ke BPJS (via SIPP Online atau sistem terintegrasi) sudah menggunakan ceiling baru

Dokumentasi:

  • Simpan salinan SE BPJS terbaru di folder regulasi perusahaan
  • Catat tanggal update di log perubahan sistem payroll
  • Informasikan ke karyawan bergaji di atas ceiling bahwa ada penyesuaian potongan JP

Kesalahan BPJS JP bukan soal nominal besar — tapi soal konsistensi. Satu bulan salah potong yang tidak dikoreksi bisa menjadi preseden yang dipertanyakan auditor dua tahun kemudian.

So what? Checklist ini terlihat sederhana, tapi untuk tim HR yang juga mengelola rekrutmen, absensi, dan administrasi lain secara bersamaan, Maret adalah bulan yang padat. Memiliki sistem yang mengotomatisasi update parameter regulasi bukan kemewahan — ini adalah kontrol risiko dasar.


Cara Update BPJS JP Ceiling di Software HRIS: Panduan Umum

Setiap platform HRIS memiliki antarmuka berbeda, tapi logika konfigurasinya sama. Berikut langkah umum yang berlaku di sebagian besar sistem:

Jika menggunakan HRIS dengan update otomatis: Sistem yang baik akan memperbarui parameter regulasi (termasuk ceiling JP) secara otomatis setelah SE BPJS terbit. HR hanya perlu memverifikasi bahwa angka sudah terupdate sebelum payroll run pertama di bulan berlakunya.

Jika menggunakan HRIS dengan update manual:

  1. Masuk ke menu Pengaturan → Komponen BPJS → Jaminan Pensiun
  2. Cari field "Batas Atas Upah JP" atau "Ceiling JP"
  3. Ubah dari Rp 8.939.700 menjadi Rp 9.559.600
  4. Simpan dan jalankan simulasi payroll untuk 1 karyawan bergaji di atas ceiling untuk verifikasi
  5. Pastikan perubahan berlaku mulai periode Maret 2026, bukan retroaktif ke Januari–Februari

Jika masih menggunakan spreadsheet: Update formula di kolom "Dasar JP" menjadi:

=MIN(upah_aktual, 9559600)

Kemudian kalikan dengan 2% (perusahaan) dan 1% (karyawan).

Perhatian untuk pengguna spreadsheet: Jika formula MIN tidak diupdate dan hanya angka di sel referensi yang diubah, pastikan sel referensi tersebut benar-benar terhubung ke semua baris karyawan. Kesalahan referensi sel adalah penyebab paling umum update ceiling yang "sudah dilakukan" tapi tidak efektif.

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Berapa batas atas BPJS Jaminan Pensiun 2026?

Batas atas (ceiling) BPJS JP 2026 adalah Rp 9.559.600 per bulan, berlaku mulai 1 Maret 2026 berdasarkan SE BPJS Ketenagakerjaan B/1226/02/2026. Karyawan dengan upah di atas angka ini tetap dipotong JP, namun dasar perhitungannya dikunci di Rp 9.559.600 — bukan dari gaji penuh.

Apakah ceiling BPJS JP berlaku untuk semua karyawan?

Ya, ceiling berlaku untuk semua peserta JP aktif. Namun hanya relevan secara praktis untuk karyawan yang upahnya melebihi Rp 9.559.600. Karyawan bergaji di bawah angka ini dihitung dari upah aktual mereka, tidak terpengaruh oleh perubahan ceiling.

Kapan perusahaan harus mulai menggunakan ceiling JP 2026?

Mulai periode penggajian Maret 2026. Jika perusahaan Anda menjalankan payroll di awal bulan untuk periode Maret, pastikan update sudah dilakukan sebelum payroll run tersebut. Tidak ada kewajiban koreksi retroaktif untuk Januari–Februari 2026.

Apa sanksi jika perusahaan terlambat update ceiling JP?

Jika keterlambatan update menyebabkan iuran yang disetorkan ke BPJS kurang dari kewajiban, perusahaan dapat dikenakan denda keterlambatan sesuai PP 45/2015. Besaran denda adalah 2% per bulan dari total iuran yang kurang dibayar. Koreksi proaktif sebelum pemeriksaan umumnya tidak dikenakan sanksi tambahan.

Apakah FirstPayroll otomatis update ceiling JP setiap tahun?

Ya, FirstPayroll memperbarui parameter regulasi BPJS — termasuk ceiling JP, ceiling JKK, dan UMP — secara otomatis setiap kali regulasi baru terbit, tanpa input manual dari HR. Fitur ini tersedia di semua paket, termasuk paket gratis untuk tim hingga 5 karyawan. HR hanya perlu memverifikasi angka sebelum payroll run pertama di bulan berlakunya regulasi baru.

Bagaimana cara menghitung iuran JP jika karyawan baru bergabung di tengah bulan Maret?

Untuk karyawan yang bergabung setelah 1 Maret 2026, langsung gunakan ceiling 2026 (Rp 9.559.600) sebagai batas atas. Iuran dihitung proporsional berdasarkan jumlah hari kerja di bulan tersebut sesuai kebijakan perusahaan, atau dihitung penuh untuk bulan pertama — tergantung kebijakan internal yang konsisten diterapkan.


Langkah Selanjutnya: Action Items untuk HR Maret 2026

Perubahan ceiling BPJS JP 2026 ke Rp 9.559.600 adalah update regulasi rutin — tapi "rutin" tidak berarti bisa diabaikan. Berikut tiga tindakan prioritas:

  1. Verifikasi sistem sekarang. Cek apakah HRIS atau spreadsheet Anda sudah mencerminkan angka Rp 9.559.600. Jangan tunggu sampai payroll run Maret berjalan.
  2. Identifikasi karyawan terdampak. Buat daftar karyawan dengan upah di atas Rp 8.939.700 — mereka adalah yang potongan JP-nya akan berubah di Maret 2026.
  3. Dokumentasikan perubahan. Simpan SE B/1226/02/2026 dan catat tanggal update di log sistem. Ini penting jika ada pemeriksaan BPJS di kemudian hari.
  4. Komunikasikan ke karyawan. Karyawan bergaji di atas ceiling lama akan melihat perubahan potongan di slip gaji Maret. Informasikan lebih awal untuk menghindari pertanyaan yang tidak perlu.
  5. Evaluasi proses update regulasi Anda. Jika update ceiling JP masih dilakukan manual setiap tahun, ini adalah momen yang tepat untuk mempertimbangkan sistem yang mengotomatisasi proses ini.

Tim HR yang mengelola payroll untuk 50+ karyawan menghabiskan rata-rata 4–6 jam per tahun hanya untuk update parameter regulasi BPJS dan UMP — belum termasuk waktu verifikasi dan koreksi jika ada kesalahan. FirstPayroll adalah HRIS pertama di Indonesia dengan AI Partner yang bisa menjawab pertanyaan regulasi payroll secara real-time berdasarkan data perusahaan Anda, termasuk memvalidasi apakah ceiling JP sudah terupdate sebelum payroll run. Coba gratis di FirstPayroll — tersedia untuk tim hingga 5 karyawan tanpa biaya.

Regulasi yang dirujuk:

  • PP 45/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun — khususnya Pasal 30 (batas atas upah) dan Pasal 43 (sanksi keterlambatan)
  • SE BPJS Ketenagakerjaan B/1226/02/2026 tentang Batas Atas Upah untuk Perhitungan Iuran Jaminan Pensiun Tahun 2026

Data & Sumber Eksternal:

  • Kementerian Ketenagakerjaan RI, Survei Kepatuhan BPJS UKM 2023 — data 1 dari 4 UKM melakukan kesalahan perhitungan iuran BPJS
  • Batas atas JP historis 2023–2025 berdasarkan surat edaran BPJS Ketenagakerjaan masing-masing tahun

Catatan editorial: Angka ceiling JP 2026 (Rp 9.559.600) mengacu pada SE B/1226/02/2026. Pembaca disarankan memverifikasi langsung ke portal resmi BPJS Ketenagakerjaan (bpjsketenagakerjaan.go.id) atau menghubungi kantor cabang BPJS setempat untuk konfirmasi terkini sebelum menerapkan di sistem payroll.

Newsletter

Dapatkan insight payroll dan HR setiap minggu

Regulasi terbaru, tips HR Manager, dan tutorial HRIS — langsung ke inbox Anda.

Gratis. Berhenti kapan saja. Tidak ada spam.

← Kembali ke Blog